Thursday, October 25, 2018

Wakaf jadi Mudah Lewat Asuransi Syariah



Ayo Berwakaf

Foto from Freepik
Kalau dengar kata wakaf, apa yang pertama kali terlintas di benakmu? 

Mungkin sama dengan saya, kalau wakaf itu berhubungan dengan sumbangan tanah untuk masjid. Setelah jadi ibu-ibu, wakaf jadi ada hubungannya sama bangunan yang akan dipakai jadi sekolah. Pada intinya, di benak saya wakaf selalu berhubungan dengan pemberian yang berjumlah tidak sedikit. Mungkin itu sebabnya, kegiatan sedekah, seperti lebih mudah dilakukan dibandingkan wakaf yang harus memenuhi beberapa aturan. Terlebih lagi wakaf identik dengan sumbangan yang jumlahnya signifikan berupa tanah atau bangunan. 

Kalau kita mau memahami tentang wakaf, dilansir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui situs resminya, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Meskipun terdapat perbedaan para ulama dalam pengertian wakaf, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. (BWI website) 

BWI telah memperhitungkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai angka 180 triliun rupiah, sementara total pengumpulan dana wakaf baru mencapai 400 miliar rupiah. Pemahaman yang kurang tentang wakaf, bisa jadi menjadi salah satu penyebab potensi wakaf di Indonesia belum optimal. Jadi ternyata wakaf itu tidak hanya berupa tanah atau bangunan. Dan sama seperti infak dan sedekah, jumlahnya tidak dibatasi aturan tertentu. 

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, potensi wakaf yang demikian besar jika bisa tercapai akan bermanfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya umat Islam. Bagi umat muslim, berwakaf membuat harta menjadi lebih bermanfaat bagi sesama. Wakaf juga memiliki keistimewaan diantaranya pahala wakaf akan terus mengalir, meskipun kita telah tutup usia.

Selanjutnya baca terus mengenai Manfaat dan Hikmah Berwakaf 

Jadi, siapa yang tidak ingin berwakaf? 


Asuransi Syariah 


Di tengah membanjirnya informasi tentang asuransi di masyarakat, asuransi syariah tumbuh di Indonesia seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan asuransi yang diyakini bebas dari polemik riba. Asuransi syariah sendiri adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (ta'awuni) dan saling melindungi (takafuli) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. 

Atas dasar kebutuhan masyarakat akan asuransi syariah, Sun Life Financial (Sun Life) mengembangkan berbagai produk asuransi syariah dan menjadi pelopor distribusi asuransi syariah di Indonesia. Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia jasa keuangan yang berbasis di Kanada. Sejak 150 tahun yang lalu, Sun Life berpengalaman dalam beragam produk asuransi, serta solusi pengelolaan kekayaan dan aset baik untuk individu maupun korporasi yang tersebar luas di berbagai negara. Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi pada tahun 1995, melalui anak perusahaannya Sun Life Financial Indonesia, dan kini telah tersebar di 72 kota. 

Terobosan-terobosan kemudian berupaya terus dilakukan Sun Life dengan berbagai produk asuransi syariahnya, salah satunya dengan menghadirkan produk asuransi syariah dengan manfaat wakaf dalam produknya. 


Wakaf Pasti, Kini, dan Nanti 

Norman Nugraha, Chief of Sharia Business SLFI
Asuransi Brilliance Hasanah Maxima (ABHM) adalah persembahan Sun Life yang bertujuan sebagai solusi perencanaan keuangan sekaligus membantu mewujudkan niat wakaf para nasabahnya. Norman Nugraha, Chief of Sharia Business Sun Life Financial Indonesia menjelaskan bahwa melalui produk ABHM, Sun Life ingin mengedukasi sekaligus membantu masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah wakaf dengan pasti, kini, dan nanti. Penjelasan ini disampaikan dalam acara Kopdar Wakaf, Pasti, Kini dan Nanti di Rosti Cafe Semarang pada 22 Oktober 2018. 

Melalui Sun Life dana wakaf yang masuk akan disalurkan melalui mitra lembaga pengelola aset wakaf (nazhir) terpercaya 100% tanpa potongan, inilah yang dimaksudkan dengan "pasti". Dana wakaf akan langsung disalurkan ("kini") sejak pembayaran kontribusi pertama. Melalui ABHM, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat wasiat wakaf atas manfaat asuransi dan investasi ketika nasabah meninggal dunia  ("nanti"). 

Fitur wakaf dalam polis asuransi syariah ini telah didukung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransinya hingga 45% dari santunan asuransi, dan 30% dari manfaat investasinya. Kenapa tidak boleh semua diwakafkan? Karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI, ada batasan maksimal dari wakaf agar selebihnya tetap dapat dinikmati oleh ahli warisnya. 

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat asuransi syariah sekaligus berwakaf dapat menghubungi tenaga pemasar asuransi syariah Sun Life tersertifikasi wakaf yang dikeluarkan oleh Sun Life yang bekerja sama dengan DSN Institute dan BWI. 

Kalau dulu kita berpikir bahwa untuk berwakaf harus dengan harta yang banyak atau tanah yang luas, Sun Life menghadirkan satu produk yang memungkinkan kita berwakaf secara rutin setiap waktunya. Dengan menyisihkan uang tidak sampai 100 ribu rupiah perbulan, setiap nasabah ABHM, dapat otomatis menjadi pemberi wakaf. 

Wakaf yang disetorkan nasabah melalui Sun Life disalurkan ke lembaga pengelola aset wakaf terpercaya yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompet Dhuafa, Rumah Wakaf, dan 174 lembaga lain yang terdaftafr di BWI.
Pic: Dikoko

Tuesday, October 9, 2018

Cara Mengurus Pindah KPP dan E-Faktur Pajak

 
Karena kantor pindah, dan kecamatan beda, maka untuk legalitas perusahaan dan juga pengurusan segala macam surat, harus mengurus juga pindah alamat ke Kantor Pelayanan Pajak. Repot nggak sih? Ya lumayan, karena sudah belasan tahun di KPP lama, rasanya agak “malas” aja pindah-pindah. Tapi kan ya harus tetap diurus juga. 

Mengurus Pindah KPP
Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencabut berkas dari KPP lama. Caranya? Saya membuat surat pindah dan membawanya ke KPP lama. Surat pindahnya ini saya minta filenya dari KPP lama. Soalnya surat yang saya download di internet ternyata bukan yang dimaksud. Jadi biar cepat urusannya minta surat dari KPP aja. Siapa tahu ada format surat yang terbaru. Sebelum ngurus pindahan ini sebisanya kewajiban dan laporan pajak sudah dilakukan ya. Misalnya laporan PPN masa dan PPh.

Setelah itu menunggu. Normalnya waktu tunggu ini tidak lebih dari 10 hari kerja. Ada yang bilang kurang dari 7 hari kerja malah. Tapi waktu saya mengurus pas banget sedang ada mutasi para AR (Account Representative) dan termasuk juga AR PT saya, jadinya waktu tunggu lebih dari normalnya. Tapi alhamdulillah, kira-kira tidak sampai tiga minggu, saya ditelpon dari KPP lama kalau berkas PT saya sudah selesai diurus, dan saya tinggal mengambil dokumen dari KPP lama untuk dibawa ke KPP baru.

Selepas dibawa ke KPP baru, saya mendapatkan kartu NPWP baru, dengan alamat baru, tapi nomornya tetap sama. Untuk dokumen lain-lain seperti PKPnya akan dikirim via pos ke alamat kantor yang baru.

Tips sebelum mengurus pindah KPP ini kalau dari saya sih, sebisanya nggak ada invoice yang harus segera terbit fakturnya. Soalnya kira-kira selama waktu tunggu pengurusan pindah KPP, kita tidak bisa menerbitkan faktur.

Mengurus E-Faktur


Waktu mengambil berkas di KPP baru, saya juga langsung mengajukan surat untuk minta nomor faktur baru. Dengan pemikiran semua berkas sudah dicabut di KPP lama, saya bisa langsung bikin faktur. Ternyata tidak sesederhana itu. Saya juga harus mencabut berkas e faktur di KPP lama dulu. Weleh-weleh, kenapa juga nggak dari awal waktu mau cabut berkas pindahan diberi tahu soal ini.

Jadilah saya balik lagi ke KPP lama. Mengurus pencabutan di sana langsung dibantu HelpDesk. Tapi di helpdesk, password e nofa saya sudah tidak bisa mengakses akun PT saya. Mungkin karena semua berkas sudah dicabut di KPP lama, jadi mereka tidak bisa akses atau gimana nggak gitu ngerti juga. Setelah para petugas KPP lama dan baru saling menelepon, akhirnya berkas e-faktur untuk sertifikat elektronik dkk selesai dicabut dari KPP lama.

Kemudian untuk mengurus sertifikat elektronik, sama seperti pertama kali dulu, alias si penandatangan faktur harus datang sendiri ke KPP baru dan membawa berkas-berkas pribadi kelengkapannya macam KTP, KK, semua dilengkapi fotokopian, dan softcopy foto (dalam flashdisk). Untuk berkas-berkas kantor ada fotokopi laporan pajak tahun terakhir, surat-surat permohonan (3 lembar), dan saya tambah sekalian permintaan nomor faktur baru. Biar aman bawa juga cap perusahaan.

Di KPP baru, prosesnya kira-kira 15 menit. Dibantu petugas, saya akhirnya punya password e-nofa baru, passphrase baru dan sertifikat elektronik baru.

Saya tanya, “Ini sudah bisa langsung dipakai untuk bikin faktur di aplikasi?”

Petugas menjawab, “Sudah, tinggal install saja sertifikatnya.”

Oke, pulanglah saya tanpa mampir dulu ke helpdesk. Karena kalau cuma install sertifikat elektronik kan gampang.

Tapi ternyata lagi, saya belum juga bisa bikin faktur. Kenapa? Karena setelah login ke aplikasi e-faktur, alamat kantor saya masih yang lama. Saya coba edit sendiri tentu saja nggak bisa. Saya coba syncronized dengan KPP tidak bisa, alias eror. Saya browsing-browsing caranya di internet, tidak ada yang berhasil. Mau install ulang nggak berani, takut datanya hilang meski saya sudah buat kopian database e faktur di flashdisk. Saya cek di e nofa online, ternyata registrasi e faktur di dekstop saya tertulis belum teregistrasi.

Akhirnya telepon ke KPP baru, dan jawabannya, dibawa ke sini aja. Padahal itu aplikasi di PC bukannya di laptop. Katanya lagi, coba kopikan saja semua folder e faktur yang di dalam PC itu ke flashdisk. Nanti bisa dibantu di sini pake flashdisk saja, begitu katanya.

Tapi saya agak ragu bisa dibantu cuma pake flashdisk itu. Kalau gagal gimana? Jarak dari KPP sekitar 15 km, kalau harus bolak-balik lagi kok nggak praktis banget. Faktur juga sudah menunggu untuk segera diterbitkan.

Jadi saya install e faktur (64 bit) ke dalam laptop. Proses instalasi cepat dan gampang. Dari aplikasi 32 bit di PC, saya copy folder db dan sertifikat elektronik secara manual ke folder instalasi e faktur ke laptop. Data-data dari aplikasi faktur lama bisa terbaca meski beda sistem dari 32 ke 64, tapi tetap saja alamat kantornya belum berubah.

Yasud, mari berangkat lagi ke KPP.

Dan di KPP langkah yang dilakukan petugas adalah:

1. Install lagi aplikasi e faktur dengan db yang masih kosong. (Aplikasi lama juga masih ada, nggak diapa-apain)

2. Download sertifikat elektronik baru dari e nofa (internet). Meski kemarin sudah didownloadin dan saya simpan di flashdisk juga.

3. Eksport semua data dari aplikasi e faktur yang lama (bisa buka dua aplikasi secara bersamaan di laptop, pastikan aja nama foldernya beda biar nggak tertukar) simpan dengan nama yang cocok, misal fp keluaran, fp masukan, data lawan transaksi, dll. Bentuk filenya csv.

4. Login di aplikasi e faktur baru seperti dulu, masukin data-data seperti dulu. Sertifikat elektronik juga diminta waktu ini. Ikutin aja langkahnya. Di sini tadi passphrase, password e nofa, dan kode aktivasi diperlukan.

5. Taraa! Data alamat di aplikasi e-faktur yang baru sudah terupdate. (Alias alamatnya sudah yang baru)

6. Impor data-data tadi seperti faktur pajak keluaran, masukan, dll. Sebetulnya kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah diimpor. Tapi kan pasti perlu data setidaknya di tahun berjalan. Di aplikasi saya setelah impor ini beberapa faktur pajak keluaran saya statusnya terlihat “belum approved” padahal tu faktur umurnya sudah setahun dan pastinya dulu sudah approved. Kata petugas dibiarin aja nggak apa. Atau kalau mau ya di upload ulang. Saya memilih membiarkan saja.

7. Demi keamanan dan ribet kalau harus balik lagi, saya nyoba langsung di depan petugas untuk buat faktur pajak keluaran, dan syukurlah bisa.

Untungnya tadi bela-belain bawa laptop plus database aplikasi  e-faktur yang lama. Kalau cuma bekel flashdisk dipastikan mesti balik lagi. Jogging dulu, aah. Jadi, demikianlah drama pindah KPP yang saya alami. Hehe. Semoga bisa membantu, meski ini tulisan agak nggak nyambung sama tulisan saya lainnya di blog ini. Habis geregetan sendiri waktu nyari-nyari informasi soal ini di internet.

Tips mengurus aplikasi e faktur ke KPP:

1. Pastikan kalau mau ke KPP harus bawa laptop dan koneksi internet, entah tethering dari Hp atau modem. Tidak semua KPP ada wifinya. Mungkin malah nggak ada wifi di KPP manapun hehe. Usul buat KPP karena koneksi internet hukumnya wajib untuk urusan ini, KPP menyediakan wifi. Nggak semua koneksi internet via hp itu cepat, atau bisa saja yang datang nggak punya hape dengan koneksi internet.

2. Bawa flashdisk.

3. Bawa catatan password e nofa dan passphrase (yang kita bikin sendiri itu), juga kode aktivasi (yang jumlahnya 16 huruf/angka).

4. Sabar antri, karena rata-rata di satu KPP cuma punya 1 petugas helpdesk. Padahal kalau urusan aplikasi e faktur bisa lebih dari 30 menit per-orang. Belum lagi kalau gaptek ya.

Semoga yang punya permasalahan sama, bisa terbantu yah. Oiya, saya bukan orang akuntansi, apalagi pegawai pajak. Saya cuma orang yang belajar ngurus-ngurus pajak sendiri hehe.



Gambar modifikasi dari: freepik

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/moving-background-design_1087343.htm">Designed by Vectorarte</a>